BOLSEL – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Dr. (C) H. Iskandar Kamaru, S. Pt., M. Si., menghadiri Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 dan Pembicaraan Tingkat II Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027, Rabu, (11/11/2026).
Dalam rapat yang berlangsung di Kantor DPRD Bolsel itu, Iskandar Kamaru mengapresiasi penetapan Propemperda 2027. Menurut dia, program tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan pembentukan regulasi daerah berjalan terarah dan sesuai kebutuhan pembangunan.
Pemerintah daerah menerima enam usulan Raperda dari DPRD. Sementara itu, Pemkab Bolsel mengajukan empat Raperda, yakni tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta perubahan Perda tentang RPJMD.
Baca: Iskandar Kamaru: Semangat Pahlawan Harus Diwujudkan dalam Kerja Nyata
Iskandar menekankan pentingnya sinergi eksekutif dan legislatif dalam pembahasan regulasi maupun anggaran agar kebijakan yang dihasilkan berpihak kepada masyarakat dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Dalam penyusunan APBD 2027, pemerintah daerah memprioritaskan pemenuhan belanja wajib dan pelayanan publik. Di antaranya penganggaran gaji dan tunjangan ASN selama 14 bulan, penyesuaian TPP staf ahli setara kepala dinas, serta penambahan anggaran dokter spesialis.
Pemkab juga mempertahankan alokasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, beasiswa S1 kedokteran, serta penugasan tenaga medis di Puskesmas Pembantu (Pustu).
Di sisi lain, efisiensi dilakukan terhadap sejumlah rencana pembangunan fasilitas pemerintahan. Pembangunan gedung Dinas Sosial dibatasi menjadi satu lantai, lantai tiga Kantor Bupati akan dimanfaatkan untuk kebutuhan Dinas Perizinan dan Koperasi, sedangkan lapangan futsal direncanakan dialihfungsikan menjadi aula.
Iskandar juga menyampaikan bahwa Bolsel memperoleh dukungan anggaran pemerintah pusat hampir Rp100 miliar untuk sejumlah program prioritas pembangunan.
Baca: Panitia Pemilihan Sangadi Bolsel Studi Komparasi ke Boltim
Dukungan tersebut mencakup peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan menjadi Rp38 miliar untuk rehabilitasi 53 sekolah, pembangunan Kampung Nelayan, program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), serta peningkatan dan perbaikan kawasan transmigrasi.
Untuk mendorong ekonomi masyarakat, Pemkab Bolsel juga merencanakan penyertaan modal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bantuan tersebut diperkirakan mencapai Rp5 juta untuk setiap usaha.
Dalam kesempatan itu, Iskandar mengingatkan para sangadi agar mengelola Dana Desa secara tertib dan bertanggung jawab. Ia menyebut pengelolaan dana tersebut akan menjadi perhatian dalam pemeriksaan menyeluruh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun mendatang.
Baca: Iskandar Kamaru Ingatkan ASN Bolsel Jaga Netralitas dalam Pilkades
Karena itu, pemerintah desa diminta mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Iskandar berharap pembahasan APBD 2027 bersama DPRD berjalan optimal sehingga program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, ASN, serta sangadi se-Kabupaten Bolsel.
