Warita.net – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Deddy Abdul Hamid menekankan pentingnya penguatan peran Inspektorat Daerah dalam mengawal pengelolaan keuangan desa agar tertib, akuntabel, transparan, dan bebas dari penyimpangan.
Hal tersebut disampaikan Deddy Abdul Hamid saat membuka Coaching Clinic Audit Pengelolaan Keuangan Desa yang digelar di Hotel Quality Manado, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, semakin besarnya alokasi anggaran yang mengalir ke desa harus diikuti dengan penguatan tata kelola dan pengawasan agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Inspektorat tidak lagi sekadar bertindak sebagai penemu kesalahan, tetapi harus tampil sebagai mitra konsultatif dan penjamin mutu. APIP harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini atau early warning system serta memberikan solusi sebelum permasalahan berkembang menjadi ranah hukum,” tegasnya di depan Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy, para pejabat tinggi pratama Pemda dan peserta kegiatan.
Baca: Bolsel Raih Dua Penghargaan Bidang Hukum
Wabup Deddy meminta kegiatan tersebut memperkuat pemanfaatan aplikasi digital pengawasan, pengawalan pengadaan barang dan jasa desa, serta sinergi pengawasan antara Inspektorat, Dinas PMD dan camat.
Ia juga menargetkan penguatan Maturitas SPIP hingga Level 3 secara penuh dan berkelanjutan.
“SPIP adalah tanggung jawab manajemen. Jangan menganggap SPIP hanya urusan pemenuhan berkas Inspektorat. Pimpinan OPD adalah owner of risk di instansinya masing-masing dan harus mampu mendeteksi serta memitigasi risiko sebelum menjadi temuan,” ujar duet sehati Iskandar Kamaru ini.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara Heru Setiawan menekankan pentingnya penguasaan tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian dan ketaatan terhadap regulasi dalam pelaksanaan pengawasan.
Baca: Musda Srikandi Jaga Desa Sulut Perkuat Pengawasan Dandes
Ia juga mendorong auditor untuk menguasai aplikasi Siskeudes agar mampu mengidentifikasi risiko pengelolaan keuangan desa secara lebih sistematis.
“Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya sama seperti pengelolaan anggaran, yaitu penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan. Tiga tahapan inilah yang menjadi ranah manajemen yang harus kita awasi,” jelasnya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Bolsel berharap jajaran APIP dapat terus meningkatkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.
