Warita.net – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Deddy Abdul Hamid, menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Srikandi Jaga Desa se-Sulawesi Utara yang digelar di Aula Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut, Rabu (5/8/2026).
Musda menjadi wadah memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan taat hukum.
Acara dihadiri jajaran Kejati Sulut, DPD Abpednas Sulut, kepala daerah, serta pengurus organisasi. Turut hadir Ketua TP-PKK Bolsel Hj. Selpian Kamaru-Manoppo selaku Ketua DPC Srikandi Jaga Desa Bolsel dan Ketua Abpednas Bolsel, Marwan Makalalag.
Baca: Paskibraka Bolsel Mulai Pemusatan Diklat
Wabup Deddy menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Bolsel terhadap sinergi antara Kejaksaan Tinggi, Abpednas, dan Srikandi Jaga Desa dalam meningkatkan pendampingan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan dana desa.
“Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan desa berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan,” ujar Deddy.
Baca: Deddy Abdul Hamid Hadiri Diseminasi Perekonomian Sulut, Dukung Penguatan Ekosistem Kelapa
Sementara itu, Kejati dan Abpednas menilai kehadiran otganisasi ini akan memperkuat fungsi pengawasan sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur desa agar potensi pelanggaran administrasi dapat dicegah sejak dini.
Pada kesempatan tersebut juga diperkenalkan kepengurusan Srikandi Jaga Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yakni Hj. Selpian Kamaru-Manoppo sebagai Ketua, Rosdiana Abdul Hamid-Lapatola, S.E. sebagai Sekretaris, dan Lasya Mamonto, S.Pt., M.E. sebagai Bendahara.
Untuk diketahui, Srikandi Jaga Desa adalah organisasi resmi yang berada dibawah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) yang mewadahi unsur perempuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
Fokus utamanya adalah pemberdayaan perempuan di desa dan kelurahan, pengawasan program prioritas pemerintah (seperti Makan Bergizi Gratis/MBG dan ketahanan pangan), serta mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
