WARITA.net – Sinergi antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali terjalin solid. Pada Kamis (4/9/2025), DPRD Bolsel bersama Pemerintah Daerah resmi menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan dilakukan dalam rapat paripurna tahap II yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Ridwan Olii, SE dan Jelfi Jauhari. Hadir Bupati H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si. bersama jajaran pejabat tinggi pratama, para anggota DPRD, pimpinan OPD, camat, serta para sangadi se-Kabupaten Bolsel.
Dalam pidatonya, Bupati Iskandar menyatakan bahwa pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 bisa berjalan lancar berkat kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan DPRD. Ia menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut menjadi landasan krusial dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
“Strategi dan kebijakan prioritas untuk pelaksanaan APBD 2026 telah tertuang dalam KUA-PPAS. Selanjutnya akan dijabarkan dalam program dan kegiatan penyusunan RAPBD,” ujar Bupati.
Ia berharap tahapan penyusunan APBD 2026 ini dapat berjalan optimal untuk pencapaian target kinerja tahun pertama RPJMD 2025–2029. Bupati pun menegaskan pentingnya mempertahankan soliditas dan sinergi antarpihak.
“Keberhasilan pembangunan di Bolsel adalah wujud sinergi antara Pemda, DPRD, dan masyarakat. Mari tetap solid dan bersatu demi kemajuan daerah yang kita cintai,” tegasnya.
Bupati Iskandar menjelaskan lebih lanjut tentang beberapa fokus penting terutama bidang pendidikan dan kesehatan. Menurut dia, setiap Pustu diwajibkan oleh Kementerian Kesehatan untuk memiliki satu bidan serta dua perawat.
“Mudah-mudahan akhir September hingga awal Oktober kami bisa umumkan penempatan tenaga kesehatan di 76 Pustu. Untuk Puskesmas rawat inap, idealnya tersedia tiga dokter umum,” paparnya.
Kebijakan ini adalah langkah strategis pemerintah daerah guna meningkatkan pemerataan layanan kesehatan hingga wilayah terpencil.
Selain kesehatan, Bupati juga menyampaikan perkembangan positif di bidang infrastruktur. Sejumlah proyek strategis seperti pembangunan jalan, bendungan, dan program balai mulai terealisasi. Dua proyek irigasi juga telah mendapat persetujuan dan siap dilaksanakan.
Di sisi lain dari retribusi dan pajak daerah, khususnya PBB-P2, Bupati berharap proses penyesuaian dapat melalui dialog yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami berharap ada ruang diskusi yang sehat dengan tokoh masyarakat agar penyesuaian PBB-P2 tidak menimbulkan dampak negatif bagi warga,” ungkapnya.
