WARITA.net – Sinergitas antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali ditunjukkan dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Kamis (20/11/2025) malam. Hadir di rapat paripurna itu Bupati Hi Iskandar Kamaru S.Pt, M.Si, bersama pimpinan dan anggota DPRD Bolsel.
Agenda paripurna terdiri dari penetapan tiga Ranperda prakarsa Pemda di luar Propemperda 2026, pembahasan tiga Ranperda inisiatif DPRD, serta penetapan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam sambutannya, Bupati Iskandar menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap tiga Ranperda inisiatif DPRD, yakni tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pariwisata, dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
“Regulasi ini bukan hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi instrumen penguatan pelayanan, perekonomian, serta perlindungan sosial di Bolsel,” katanya.
Di luar Propemperda itu, Pemda Bolsel juga mengajukan tiga Ranperda strategis, yaitu tentang Dana Cadangan Pilkada 2029, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025–2045. Bupati menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari tata kelola pembangunan yang visioner.
“Kita harus berani berpikir jangka panjang. Pemerintahan bukan hanya soal hari ini, tapi tentang menyiapkan Bolsel untuk 10 sampai 20 tahun ke depan,” tegas bupati.
Terkait kondisi fiskal daerah, Bupati mengungkap adanya tantangan berupa penurunan pendapatan transfer pusat sebesar Rp 307 miliar. Meski demikian, ia memastikan pemerintah tetap menjaga stabilitas dan prioritas program.
“Situasi fiskal memang tidak mudah, tetapi kita tidak boleh panik. Rasionalisasi anggaran harus dilakukan secara cermat agar pelayanan publik tetap berjalan dan capaian WTP selama 11 tahun tetap terjaga,” jelasnya.
Pengeluaran prioritas pada tahun 2026 mencakup gaji pegawai negeri sipil (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), alokasi Dana Desa (ADD), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), serta pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dijamin akan dipertahankan. Sementara itu, pembangunan fisik akan bergantung pada Dana Desa, Anggaran Daerah Provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bupati juga menegaskan pentingnya kerja sama seluruh pihak dalam menghadapi dinamika anggaran 2026.
“Kuncinya adalah sinergi. Tanpa kekompakan antara eksekutif dan legislatif, kita tidak bisa bergerak cepat menjawab tantangan daerah,” katanya.
Menutup sambutan, Bupati Iskandar memberikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD serta mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menjaga ritme dan etika kerja.
“Saya minta semua perangkat daerah tetap fokus, bekerja keras, dan menjaga integritas demi masyarakat Bolsel,” tutup Iskandar Kamaru.
Advertorial
