Warita.net – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) terus memperkuat fondasi reformasi hukum daerah melalui kolaborasi aktif dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Utara. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga tata kelola regulasi yang akuntabel sekaligus melindungi aset dan kekayaan intelektual daerah.
Bupati Bolsel, Hi Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., melakukan kunjungan kerja ke Kanwil Kemenkum Sulut di Kota Manado, Kamis (29/1/2026), usai agenda di Kantor BKN Regional XI Manado. Kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala Kanwil Kemenkum Sulut, Hendrik Pagiling, yang baru memulai tugasnya.
Pertemuan berlangsung konstruktif dengan fokus pada penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) daerah. Kanwil Kemenkum mendorong percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual sebagai payung hukum perlindungan produk unggulan desa dan inovasi lokal, termasuk melalui skema Indikasi Geografis Komunal. Upaya ini dinilai penting untuk mencegah potensi klaim sepihak atas produk khas daerah.
Dalam forum tersebut juga disampaikan rencana kunjungan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, ke Sulawesi Utara pada Februari atau Maret mendatang untuk menyerahkan penghargaan kepada kepala daerah berprestasi.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulut turut menawarkan peluang bagi Bolsel menjadi daerah percontohan (pilot project) Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Bupati Iskandar menyatakan kesiapan penuh pemerintah daerah untuk mendukung program tersebut, termasuk penguatan peran paralegal dan akses layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
“Pemerintah daerah siap menindaklanjuti program Posbankum dan penguatan bantuan hukum. Ini bagian dari komitmen kami memastikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegas Bupati.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga memaparkan capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Bolsel yang saat ini tercatat sebagai yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara. Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan penguatan sistem regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berbasis kepatuhan hukum.
Selain itu, Pemkab Bolsel turut mendorong percepatan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta yang tengah berproses di Kemenkum. Mengingat jadwal ekspos yang semakin dekat, percepatan harmonisasi dinilai penting untuk memastikan regulasi dapat segera diimplementasikan.
Bupati Iskandar menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pelayanan Kanwil Kemenkum Sulut selama ini. Ia berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat demi mendukung program strategis dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, pihak Kanwil Kemenkum Sulut menegaskan komitmennya untuk mengawal kebutuhan harmonisasi regulasi serta mendukung berbagai inisiatif strategis yang diajukan Pemkab Bolsel.
Dengan IRH tertinggi di Sulut dan dukungan kolaboratif lintas sektor, Pemkab Bolsel optimistis penguatan sistem hukum daerah akan semakin solid, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
