Warita.net – Konsistensi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dalam memastikan tata kelola keuangan yang tertib dan akuntabel kembali mendapat pengakuan. Memasuki tahun 2026, Pemkab Bolsel menerima dua penghargaan dari BPJS Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara atas kinerja pengelolaan kewajiban Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 2025.
Dua apresiasi tersebut meliputi Peringkat Terbaik I Kepatuhan Pembayaran Iuran JKN tepat waktu dan tepat jumlah serta Peringkat Terbaik I Kepatuhan Penginputan Data melalui Aplikasi ARIP secara tepat waktu dan berkelanjutan untuk periode 2025.
Penghargaan diserahkan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sulawesi Utara, Yuliarso Budiman, kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bolsel, Lasya Mamonto, yang mewakili pemerintah daerah. Penyerahan berlangsung dalam kegiatan Rekonsiliasi Data Setoran Iuran Wajib PPU-PN Tahun 2025 di Hotel Luwansa Manado, Jumat (23/1/2026).
Bupati Bolsel, Hi Iskandar Kamaru, SPt, MSi, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menjaga disiplin administrasi, khususnya terkait kewajiban pembayaran iuran JKN bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, kepatuhan dalam membayar iuran secara tepat waktu dan sesuai ketentuan bukan sekadar formalitas, melainkan wujud tanggung jawab pemerintah dalam menjamin perlindungan kesehatan pegawai tanpa hambatan administratif.
“Pengelolaan iuran JKN yang tertib adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan hak-hak ASN terpenuhi dengan baik. Ini menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepatuhan,” ujar Bupati.
Sementara itu, Kepala BPKAD Bolsel, Lasya Mamonto, menjelaskan bahwa penghargaan ini tidak terlepas dari koordinasi intensif antarbidang serta konsistensi dalam pengelolaan arus kas daerah. Selain itu, penginputan data melalui aplikasi ARIP dilakukan secara berkelanjutan guna menjamin akurasi dan ketepatan laporan.
Ia menambahkan, pencapaian tersebut akan menjadi motivasi bagi jajaran BPKAD untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan profesional.
Dengan raihan ini, Pemkab Bolsel menegaskan komitmennya dalam mendukung keberlangsungan Program JKN sekaligus memperkuat sistem administrasi keuangan daerah yang berorientasi pada pelayanan dan perlindungan hak pegawai secara berkelanjutan. Iuran Wajib PPU-PN Tahun 2025 di Hotel Luwansa Manado, Jumat (23/1/2026).
Bupati Bolsel, Hi Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menjaga disiplin administrasi, khususnya terkait kewajiban pembayaran iuran JKN bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, kepatuhan dalam membayar iuran secara tepat waktu dan sesuai ketentuan bukan sekadar formalitas, melainkan wujud tanggung jawab pemerintah dalam menjamin perlindungan kesehatan pegawai tanpa hambatan administratif.
“Pengelolaan iuran JKN yang tertib adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan hak-hak ASN terpenuhi dengan baik. Ini menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepatuhan,” ujar Bupati.
Sementara itu, Kepala BPKAD Bolsel, Lasya Mamonto, menjelaskan bahwa penghargaan ini tidak terlepas dari koordinasi intensif antarbidang serta konsistensi dalam pengelolaan arus kas daerah. Selain itu, penginputan data melalui aplikasi ARIP dilakukan secara berkelanjutan guna menjamin akurasi dan ketepatan laporan.
Ia menambahkan, pencapaian tersebut akan menjadi motivasi bagi jajaran BPKAD untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan profesional.
Dengan raihan ini, Pemkab Bolsel menegaskan komitmennya dalam mendukung keberlangsungan Program JKN sekaligus memperkuat sistem administrasi keuangan daerah yang berorientasi pada pelayanan dan perlindungan hak pegawai secara berkelanjutan. — Konsistensi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dalam memastikan tata kelola keuangan yang tertib dan akuntabel kembali mendapat pengakuan. Memasuki tahun 2026, Pemkab Bolsel menerima dua penghargaan dari BPJS Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara atas kinerja pengelolaan kewajiban Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 2025.
Dua apresiasi tersebut meliputi Peringkat Terbaik I Kepatuhan Pembayaran Iuran JKN tepat waktu dan tepat jumlah serta Peringkat Terbaik I Kepatuhan Penginputan Data melalui Aplikasi ARIP secara tepat waktu dan berkelanjutan untuk periode 2025.
Penghargaan diserahkan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sulawesi Utara, Yuliarso Budiman, kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bolsel, Lasya Mamonto, yang mewakili pemerintah daerah. Penyerahan berlangsung dalam kegiatan Rekonsiliasi Data Awal 2026, Pemkab Bolsel Perkuat Komitmen Tata Kelola JKN dan Raih Dua Apresiasi BPJS Kesehatan
Warita.net — Konsistensi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dalam memastikan tata kelola keuangan yang tertib dan akuntabel kembali mendapat pengakuan. Memasuki tahun 2026, Pemkab Bolsel menerima dua penghargaan dari BPJS Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara atas kinerja pengelolaan kewajiban Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 2025.
Dua apresiasi tersebut meliputi Peringkat Terbaik I Kepatuhan Pembayaran Iuran JKN tepat waktu dan tepat jumlah serta Peringkat Terbaik I Kepatuhan Penginputan Data melalui Aplikasi ARIP secara tepat waktu dan berkelanjutan untuk periode 2025.
Penghargaan diserahkan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sulawesi Utara, Yuliarso Budiman, kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bolsel, Lasya Mamonto, yang mewakili pemerintah daerah. Penyerahan berlangsung dalam kegiatan Rekonsiliasi Data Setoran Iuran Wajib PPU-PN Tahun 2025 di Hotel Luwansa Manado, Jumat (23/1/2026).
Bupati Bolsel, H. Iskandar Kamaru, SPt, MSi, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menjaga disiplin administrasi, khususnya terkait kewajiban pembayaran iuran JKN bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, kepatuhan dalam membayar iuran secara tepat waktu dan sesuai ketentuan bukan sekadar formalitas, melainkan wujud tanggung jawab pemerintah dalam menjamin perlindungan kesehatan pegawai tanpa hambatan administratif.
“Pengelolaan iuran JKN yang tertib adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan hak-hak ASN terpenuhi dengan baik. Ini menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepatuhan,” ujar Bupati.
Sementara itu, Kepala BPKAD Bolsel, Lasya Mamonto, menjelaskan bahwa penghargaan ini tidak terlepas dari koordinasi intensif antarbidang serta konsistensi dalam pengelolaan arus kas daerah. Selain itu, penginputan data melalui aplikasi ARIP dilakukan secara berkelanjutan guna menjamin akurasi dan ketepatan laporan.
Ia menambahkan, pencapaian tersebut akan menjadi motivasi bagi jajaran BPKAD untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan profesional.
Dengan raihan ini, Pemkab Bolsel menegaskan komitmennya dalam mendukung keberlangsungan Program JKN sekaligus memperkuat sistem administrasi keuangan daerah yang berorientasi pada pelayanan dan perlindungan hak pegawai secara berkelanjutan. Iuran Wajib PPU-PN Tahun 2025 di Hotel Luwansa Manado, Jumat (23/1/2026).
Bupati Bolsel, H. Iskandar Kamaru, SPt, MSi, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menjaga disiplin administrasi, khususnya terkait kewajiban pembayaran iuran JKN bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, kepatuhan dalam membayar iuran secara tepat waktu dan sesuai ketentuan bukan sekadar formalitas, melainkan wujud tanggung jawab pemerintah dalam menjamin perlindungan kesehatan pegawai tanpa hambatan administratif.
“Pengelolaan iuran JKN yang tertib adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan hak-hak ASN terpenuhi dengan baik. Ini menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepatuhan,” ujar Bupati.
Sementara itu, Kepala BPKAD Bolsel, Lasya Mamonto, menjelaskan bahwa penghargaan ini tidak terlepas dari koordinasi intensif antarbidang serta konsistensi dalam pengelolaan arus kas daerah. Selain itu, penginputan data melalui aplikasi ARIP dilakukan secara berkelanjutan guna menjamin akurasi dan ketepatan laporan.
Ia menambahkan, pencapaian tersebut akan menjadi motivasi bagi jajaran BPKAD untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan profesional.
Dengan raihan ini, Pemkab Bolsel menegaskan komitmennya dalam mendukung keberlangsungan Program JKN sekaligus memperkuat sistem administrasi keuangan daerah yang berorientasi pada pelayanan dan perlindungan hak pegawai secara berkelanjutan.
