MANADO – Persoalan pemeriksaan wartawan terkait pemberitaan kembali memunculkan pertanyaan tentang perlindungan kemerdekaan pers dan batas kewenangan aparat penegak hukum. PWI Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mendesak Polda Sulawesi Utara (Sulut) menghormati Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam menangani perkara yang berkaitan dengan produk jurnalistik.
Ketua PWI Bolsel, Viko Karinda, menilai penanganan laporan terhadap wartawan tidak boleh mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa pers. Ia meminta aparat tidak menjadikan proses hukum sebagai instrumen untuk menekan kerja jurnalistik.
Karinda menegaskan, pemberitaan yang dipersoalkan semestinya terlebih dahulu dilihat dari konteks kegiatan jurnalistik dan ketentuan hukum pers. Sebab, undang-undang telah menyediakan mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penyelesaian pengaduan melalui Dewan Pers.
“Jangan sampai wartawan justru dikriminalisasi karena menjalankan tugas jurnalistik. Polda Sulut perlu kembali mempelajari dan memahami Undang-Undang Pers serta prinsip-prinsip kebebasan pers. Jangan sampai tindakan penegakan hukum justru menciptakan ketakutan bagi wartawan dalam menjalankan profesinya,” kata pemimpin redaksi media siber Pikiran Rakyat BMR itu.
Baca: Pengurus PWI Bolsel Dikukuhkan, Bupati Iskandar Kamaru Titip Pesan soal Profesionalisme Pers
Menurut dia, pemeriksaan terhadap sejumlah wartawan yang berkaitan dengan pemberitaan perlu menjadi perhatian serius. Ia khawatir penggunaan jalur pidana tanpa mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa pers dapat menciptakan preseden buruk bagi kebebasan pers.
Karinda juga mendesak Dewan Pers turun tangan dengan berkoordinasi bersama Polda Sulut untuk memastikan persoalan tersebut ditangani sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.
“Ini bukan semata-mata persoalan beberapa wartawan yang sedang diperiksa. Ini menyangkut masa depan kebebasan pers dan perlindungan terhadap profesi wartawan. Kami meminta Dewan Pers tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah sesuai kewenangannya,” ujarnya.
Dalam Undang-Undang Pers, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pasal 4 memberikan hak kepada pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Sementara Pasal 8 menegaskan bahwa wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.
Baca: Bupati dan Wabup Bolsel Raih Dua Penghargaan di PWI Sulut Award 2026
Namun, perlindungan tersebut bukan berarti wartawan kebal terhadap proses hukum. Karena itu, perlu dibedakan antara sengketa yang bersumber dari karya jurnalistik dan dugaan tindak pidana di luar kegiatan jurnalistik. Dewan Pers memiliki peran dalam menilai serta mengupayakan penyelesaian pengaduan yang berkaitan dengan pemberitaan.
Karinda mengingatkan, pers memiliki fungsi kontrol sosial yang penting dalam kehidupan demokrasi. Wartawan bertugas menyampaikan informasi, mengawasi kebijakan publik, serta menyuarakan kepentingan masyarakat.
“Pers tidak boleh dibuat takut dalam menjalankan tugasnya. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik. Jika ada pemberitaan yang dianggap keliru, tersedia mekanisme yang diatur undang-undang. Jangan sampai proses hukum menjadi alat untuk membungkam kritik dan menghambat kerja jurnalistik,” katanya.
PWI Bolsel meminta Polda Sulut mengevaluasi penanganan perkara yang melibatkan wartawan serta memastikan setiap tindakan aparat tetap berlandaskan hukum dan menghormati kemerdekaan pers.
