Warita.net – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Deddy Abdul Hamid, menghadiri High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Berkah Kantor Bupati Bolsel, Selasa (16/12/2025).
Wabup Deddy saat memberikan sambutan mengucapkan terima kasih kepada Deputi Kepala Perwakilan BI Sulut Darwaman TB Hutabarat dan jajarannya atas dukungan yang terus diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bolsel.
Disamping itu, ia juga mengapresiasi penghargaan yang diraih Bolsel sebagai Kabupaten dengan Implementasi Transaksi Non-Tunai Terbaik pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2025, 28 November lalu.
Dihadapan jajaran BI Sulut, asisten III Setda Bolsel Rikson Paputungan, Pimpinan Cabang Bank SulutGo Bolsel, para pimpinan OPD, para camat, serta peserta yang hadir, Wabup menegaskan komitmen Pemkab Bolsel dalam mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui penguatan sinergi lintas sektor.
Baca: Anugerah Mapalus Pendidikan 2025: Bolsel Bawa Pulang 10 Penghargaan
Sinergi tersebut mencakup kolaborasi antar-TP2DD dalam penyusunan roadmap elektronifikasi, kerja sama dengan lembaga perbankan dan non-bank untuk integrasi data serta perluasan kanal pembayaran pajak dan retribusi, hingga koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan dan pajak mineral bukan logam dan batuan.
“Implementasi ETPD di Bolsel sudah berjalan baik, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah,” ujar Deddy.
Dari sisi pendapatan, Pemkab Bolsel telah menyediakan berbagai kanal pembayaran pajak dan retribusi melalui teller bank, ATM, mobile banking, QRIS, e-commerce, hingga jaringan ritel. Ia menegaskan mulai tahun depan seluruh pengelola retribusi yang masih menggunakan transaksi tunai diwajibkan mengembangkan sistem pembayaran non-tunai.
Sementara dari sisi belanja daerah, Pemkab Bolsel telah menerapkan Cash Management System (CMS) serta Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sejak 4 Januari 2024. Pada tahun ini, Bolsel juga memanfaatkan SP2D Online dan menjadi salah satu dari tiga daerah di Sulawesi Utara yang menjadi pilot project Kementerian Dalam Negeri melalui SIPD bekerja sama dengan PT Bank SulutGo.
Baca: Kehadiran SPPG Citra Cemerlang Helumo Menambah Penerima Manfaat MBG di Bolsel
Deddy Abdul Hamid berharap ke depan seluruh transaksi di lingkungan Pemkab Bolsel dapat sepenuhnya berbasis non-tunai. Saat ini, pengelolaan TP2DD Kabupaten Bolsel tercatat sebagai tiga terbaik di Sulawesi Utara.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Kepala Perwakilan BI Sulut menyampaikan apresiasi atas capaian Pemkab Bolsel dan menilai daerah ini memiliki peluang besar menjadi salah satu kabupaten terbaik di tingkat provinsi. BI juga mengapresiasi peran Kepala Badan Keuangan Bolsel yang dinilai inovatif dan inspiratif dalam mendorong kemajuan daerah.
Sejumlah masukan turut disampaikan BI, di antaranya mendorong lomba antar perangkat daerah dalam peningkatan PAD, penguatan dasar hukum melalui peraturan daerah, serta optimalisasi pemanfaatan media sosial. BI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program Pemkab Bolsel dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui TP2DD.
Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan rencana penetapan Desa Motandoi Selatan sebagai desa digital percontohan, khususnya untuk layanan pembayaran PLN, PDAM, retribusi sampah, serta layanan publik lainnya. Selain itu, retribusi parkir dan retribusi pasar direncanakan mulai diterapkan secara non-tunai.
Saat ini, sebanyak tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) telah memisahkan pengelolaan uang persediaan KKPD tunai dan non-tunai.
Sebagai bentuk dukungan penguatan infrastruktur digital, Bank Indonesia juga telah memberikan bantuan layanan internet Starlink di Desa Pilolahunga, tepatnya di kawasan wisata Pantai Tersakiti.
High Level Meeting TP2DD ini merupakan forum strategis yang mempertemukan pimpinan daerah, perangkat daerah terkait, dan Bank Indonesia untuk membahas arah kebijakan serta langkah konkret percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Melalui forum ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, akuntabel, serta berdaya saing.
