Warita.net – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) , Deddy Abdul Hamid, memimpin langsung rapat Exit Meeting bersama Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Berkah, Kompleks Perkantoran Panango, Selasa (05/05/2026), sebagai penutup rangkaian pemeriksaan lapangan atas laporan keuangan daerah.
Exit Meeting BPK menjadi momentum penting yang menandai berakhirnya tugas audit lapangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolsel tahun anggaran sebelumnya. Dalam forum ini, tim auditor memaparkan sejumlah temuan awal sekaligus rekomendasi strategis yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Dalam presentasinya, pihak BPK menegaskan bahwa pemeriksaan difokuskan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelengkapan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). Secara umum, tata kelola administrasi dinilai berjalan baik, namun masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius.
Baca: Bupati Bolsel Hadir pada Pelantikan Sekprov Sulut di Manado
Salah satu sorotan utama berasal dari sektor pengelolaan aset. Berdasarkan uji petik, ditemukan ketidaksesuaian data pada Kartu Inventaris Barang (KIB), di mana kendaraan dinas yang telah rusak berat atau hilang masih tercatat sebagai aset aktif. Tim BPK mengimbau seluruh OPD agar segera melaporkan kondisi riil aset kepada pengelola aset daerah untuk dilakukan koreksi secara akurat.
Selain itu, BPK juga mengangkat beberapa isu krusial lainnya. Pada belanja pegawai, khususnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), pemerintah daerah diminta memperkuat landasan regulasi untuk tahun 2026. Perhitungan ketidakhadiran pegawai juga harus dilakukan secara presisi sebagai komponen pengurang TPP.
Di sektor kesehatan, pengadaan obat diminta mengikuti mekanisme etalase konsolidasi sesuai arahan Kementerian Kesehatan guna mencegah pemborosan anggaran. Sementara itu, perhitungan jasa pelayanan di puskesmas perlu segera disesuaikan dengan regulasi terbaru.
Untuk sektor konstruksi, BPK menekankan pentingnya pengawasan yang optimal dengan membatasi satu konsultan pengawas menangani maksimal tiga paket pekerjaan, demi menjaga kualitas hasil pembangunan.
Baca: Pemkab Bolsel Dorong Implementasi Posyandu 6 SPM, Bupati Turun Langsung
Meski terdapat sejumlah catatan, capaian administratif Kabupaten Bolsel sejauh ini tetap menunjukkan tren positif dan termasuk yang terbaik di Provinsi Sulut. Konsistensi kinerja ini diharapkan dapat terus dijaga melalui komitmen bersama seluruh perangkat daerah.
Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada tim BPK yang telah melaksanakan audit selama lebih dari satu bulan. Ia berharap seluruh proses berjalan lancar dan tim senantiasa dalam kondisi sehat.
Deddy Abdul Hamid juga menegaskan bahwa seluruh catatan yang disampaikan, yang berjumlah kurang lebih 13 poin, akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
“Mohon agar setiap catatan dapat disertai rekomendasi yang jelas dari BPK untuk menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama,” ujarnya.
Terkait bantuan sosial, Wabup mengingatkan agar dilakukan konfirmasi ulang kepada para penerima.
“Ke depan harus dipastikan bahwa bantuan yang diberikan pada tahun berjalan digunakan pada tahun yang sama, sehingga tidak menjadi temuan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh perangkat daerah harus menjadikan catatan BPK sebagai acuan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan.
Menutup kegiatan, atas nama Pemkab Bolsel, Deddy menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses pemeriksaan terdapat hal-hal yang kurang berkenan, sekaligus berharap arahan lanjutan dari BPK sebagai langkah menuju perbaikan bersama.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen LKPD Bolsel oleh BPK RI Perwakilan Sulut yang turut disaksikan oleh tim pemeriksa dan jajaran pimpinan OPD.
