WARITA.net – Layanan kesehatan adalah salah satu aspek krusial dalam pembangunan masyarakat yang sehat dan produktif. Di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berperan penting dalam penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.
Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), optimalisasi layanan kesehatan melalui BPJS terus ditingkatkan dan menjadi tantangan meskipun kepesertaan aktif telah mencapai 94 persen.
Pada Selasa (3/9), sejumlah pemangku kepentingan dihadirkan dalam sebuah forum guna membahas koordinasi dan optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya terkait cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Dalam forum dibahas berbagai macam masalah dan kendala yang ditemui di lapangan terkait permasalahan BPJS Kesehatan. Sebagaimana kita ketahui cakupan kepesertaan aktif di Bolsel sudah mencapai 94%,” ujar Sekretaris Daerah Bolsel, M. Arvan Ohy.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Berkah Kantor Bupati Bolsel tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tondano Raymond Jerry Liuw, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Bolsel Bambang Ruswanto, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cababg Tondano Albert Christian.
Sedangkan dari pihak pemerintah kabupaten dihadiri oleh Asisten I Alsyafri Kadullah, Kepala BPKAD Lasya Mamonto, Kadis Capilduk Gunawan Otuh, Kepala Bappelitbangda Rikson Paputungan bersama jajaran OPD terkait.
Dalam forum diungkapkan bahwa baik Pemkab maupun BPJS berupaya mencari solusi atas kendala dalam pelayanan kesehatan disamping memunculkan gagasan dan pendapat yang konstruktif dalam rangka optimalisasi program JKN-KIS di Bolsel.
Mewakili BPJS, Raymon Jerry Liuw berharap forum komunikasi memberikan masukan demi peningkata mutu layanan BPJS Kesehatan dan meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan utama terkait pelaksanaan program JKN.
“Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Bolsel. Forum ini memang digelar untuk lebih mempermudah koordinasi antar instansi dalam menyelesaikan kendala di lapangan serta menjadi masukan positif untuk peningkatan mutu layanan BPJS Kesehatan,” ucap Raymon.
