WARITA.net — Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Deddy Abdul Hamid, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Bolsel yang digelar di Hotel Swis-Bell Manado, Minggu (26/10/2025).
Kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi seluruh anggota BPD untuk memperkuat peran dan fungsi mereka dalam pengawasan, perencanaan, serta pengambilan keputusan pembangunan desa — terutama di tengah tantangan efisiensi anggaran dan tuntutan kemandirian ekonomi desa yang semakin tinggi.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Asisten I Setda Bolsel, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para sangadi (kepala desa) dan peserta dari seluruh BPD di Kabupaten Bolsel.
Dalam sambutannya, Wabup Deddy menegaskan bahwa pelaksanaan Bimtek ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bolsel untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BPD sebagai bagian penting dalam tata kelola pemerintahan desa.
“Ini langkah strategis agar BPD memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan di tingkat desa,” ujarnya.
Deddy menekankan bahwa kehadiran BPD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sebagai pilar demokrasi desa yang memastikan seluruh kebijakan pembangunan tetap berpihak kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga memaparkan tantangan besar yang akan dihadapi pada tahun 2026, khususnya terkait penurunan alokasi anggaran di tingkat nasional.
“Alokasi Dana Sektoral (ADS) yang pada tahun 2025 sebesar Rp59 miliar akan turun menjadi Rp52 miliar pada tahun 2026. Begitu pula dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang turun dari Rp38 miliar menjadi Rp33 miliar,” ungkapnya.
Dengan kondisi tersebut, ia menegaskan perlunya langkah antisipatif dan inovatif di tingkat desa untuk menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah daerah.
“BPD harus menjadi penggerak dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan memastikan program desa tetap berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Wabup Deddy juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi desa berbasis koperasi, salah satunya melalui Koperasi Merah Putih (KPM) yang diharapkan menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Ia menambahkan, pada tahun 2026, Pemkab Bolsel tidak akan melaksanakan program pembangunan fisik yang dibiayai APBD daerah. Oleh karena itu, setiap program desa perlu dikaji dengan matang agar tetap relevan, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Seluruh elemen desa, termasuk BPD, harus ikut mensosialisasikan kebijakan efisiensi anggaran ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” pesannya.
Menutup sambutannya, Wabup Deddy menyampaikan apresiasi atas capaian Kabupaten Bolsel yang berhasil meraih penghargaan atas keberhasilan dalam penurunan angka stunting.
“Capaian ini adalah hasil kerja keras semua pihak, termasuk pemerintah desa yang telah konsisten mendukung program kesehatan dan gizi masyarakat,” tuturnya.
Kegiatan Bimtek ini diharapkan mampu melahirkan BPD yang adaptif, transparan, dan berintegritas tinggi, serta menjadi mitra aktif pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan berkelanjutan sejalan dengan visi Bolsel yang religius, berbudaya, dan sejahtera.
Advertorial
